Desak Revisi Kenaikan Pajak Nelayan, HNSI Jateng Intensif Komunikasi dengan KKP

- Minggu, 17 Oktober 2021 | 23:04 WIB
 Kapal nelayan menurunkan hasil tangkapan di pusat pendaratan ikan di Juwana, Pati. (suaramerdeka.com/Moch Noor Efendi)
Kapal nelayan menurunkan hasil tangkapan di pusat pendaratan ikan di Juwana, Pati. (suaramerdeka.com/Moch Noor Efendi)

PATI, suaramerdeka-muria.com - Desakan untuk merevisi kebijakan kenaikan pajak dan pungutan bagi nelayan tak surut.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah (Jateng) terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Memang sudah ada tanggapan dan perubahan. Tetapi kami terus mengawal dengan mengintensifkan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan KKP," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua HNSI Jateng Supeno, Minggu (17/10).

Baca Juga: Hasil Arema vs Persija : Gol Fortes Bawa Singo Edan Ungguli Macan Kemayoran

Menurutnya, upaya memperjuangkan penurunan pajak dan pungutan yang ditetapkan pemerintah tak akan pernah surut.

Itu setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pungutan hasil perikanan (PHP) yang dikenakan kepada nelayan sangat besar, antara 200-600 persen.

Itu menimbulkan protes nelayan dari berbagai daerah.

Baca Juga: Update Vaksinasi Rembang : Masyarakat Umum Capai 51 Persen, Lansia 38 Persen

Menurut Supeno, pengenaan pajak dan pungutan tersebut memberatkan dan mengancam kehidupan nelayan.

Halaman:

Editor: Ilyas al-Musthofa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BPOM Gencar Sosialisasikan Registrasi Pangan Olahan

Sabtu, 2 Oktober 2021 | 12:32 WIB

7,1 Juta Warga Jateng dan DIY Belum Kantongi JKN

Senin, 20 September 2021 | 18:11 WIB
X