Aturan Baru, UMKM Beromzet Rp 500 Juta Tidak Kena Pajak

- Jumat, 10 Desember 2021 | 19:11 WIB
Puluhan pelaku UMKM di Kabupaten Rembang mendapatkan sosialisasi aturan baru terkait perpajakan dari KP2KP dan Tax Center STIE YPPI Rembang. (suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)
Puluhan pelaku UMKM di Kabupaten Rembang mendapatkan sosialisasi aturan baru terkait perpajakan dari KP2KP dan Tax Center STIE YPPI Rembang. (suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)

REMBANG, suaramerdeka-muria.com – STIE YPPI bekerjasama dengan KP2KP serta Dinperindagkop Kabupaten Rembang menggelar sosialisasi Undang-undang Harmoni Peraturan Perpajakan (HPP) kepada puluhan pelaku UMKM.

Salah satu poin perubahan dalam regulasi tersebut yang disosialisasikan adalah UMKM yang memiliki omzet sampai dengan Rp 500 juta tidak dikenakan pajak atau PPH.

Hal itu berbeda dengan undang-undang sebelumnya.

Baca Juga: Angka Tidak Sekolah Tinggi, Pendidikan Nonformal Jadi Alternatif

Ketua Tax Center STIE YPPI Rembang, Agus Widodo menyatakan, penyelenggara sengaja menyasar sosialisasi undang-undang perpajakan baru ini kepada kalangan pelaku UMKM.

Mereka menjadi sasaran lantaran banyak yang belum memahami terkait mekanisme penghitungan dan pembayaran pajak.

Baca Juga: Hasil Perempat Final Liga 3 Jatim: Pemain Papua Antarkan Persewangi Lolos Semifinal, Sidoarjo Sisakan Deltras

“Kami sosialisasikan UU HPP, karena mulai berlaku pada tahun depan. Ada beberapa poin yang menguntungkan pelaku UMKM, termasuk yang omzetnya sampai Rp 500 juta, tidak kena pajak,” terang Agus.

Kepala KP2KP Rembang, Ari Hadi Susilo menyatakan, sosialisasi UU HPP digencarkan dengan menyasar wajib pajak dan pemangku kebijakan.

Baca Juga: Alokasi Anggaran Polres Blora 2022 Naik 11 Persen Menjadi Rp 94,457 Miliar

Halaman:

Editor: Ilyas al-Musthofa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Perajin Cobek Batu di Kudus Kesulitan Bahan Baku

Selasa, 12 April 2022 | 21:21 WIB

APTRI Minta Gula Petani Tetap Bebas PPN

Rabu, 30 Maret 2022 | 17:07 WIB
X